 |
| sumber foto: https://www.senayanpost.com/ |
PELAKSANAAN
HAK ASASI MANUSIA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG ALIRAN
KEPERCAYAAN
Oleh: Izzatul Ulya
Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
Abstract
Regarding
the guarantee of embracing religion and belief respectively has been explained
in the UUD 1945 28i and 29 paragraph (2) about religion. However, in the
reality of people in Indonesia, there is still conflict between religion and
inter-faith. Even in 2008 there were 12 cases indicated belief around the
existence of the house of worship. In the certain places where potential
conflicts and acts of violence by believers have become an obligation of
authorities for the government and police to ensure the protection of security
to prevent the occurrence of violence against the rights of citizens. In its
development, the flow of trust is not entirely satisfactory because there is
still residual discrimination in civil administration. Currently, the Constitutional
Court (MK) recognizes the existence of ‘Believers’ by listing the name in the
identity card (KTP) as human rights implementation. But of course this caused
controversy.
Keyword: believers and human rights
PENDAHULUAN
Pandangan tentang
persatuan dan kesatuan merupakan pencerminan dari masyarakat Indonesia yang
memiliki prinsip Bhinneka Tungga Ika. Prinsip ini mengharuskan untuk mengakui
bahwa bangsa Indonesia baik dari suku, bahasa, agama, dan lain-lain sangat
beragam. Dalam bidang agama sendiri, Indonesia mengakui keberadaan enam agama
terbesar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan
Konghucu. Selain itu keberagaman Indonesia mengenai penghayat kepercayaan
mencapai 187 aliran yang telah tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[1]
Keberagaman Indonesia, terutama pada bidang agama inilah yang terkadang
memunculkan perbedaan hingga timbulnya konflik. Hal ini disebabkan karena rasa
fanatisme sehingga menimbulkan pandangan berbeda terhadap kelompok lain
sehingga menimbulkan perpecahan.
Mengenai hak hidup
dalam menjalankan agama dan kepercayaan telah dipaparkan secara jelas dalam
Pancasila pada sila pertama yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang mana dalam hal
ini, Indonesia berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Esa atau monotheisme.
Selain itu, mengenai jaminan dalam beragama juga dijelaskan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dengan secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pada Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang
berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[2]
Secara filosofis,
ajaran agama merupakan sumber ilmu tentang bagaimana kita berpikir secara
positif, sistematis, empiric sampai ke dalam pemikiran-pemikiran dan para
filsuf yang mungkin kurang dimengerti dan pahami, maka kita perlu urgensi
filsafat untuk manusia itu sendiri. tentunya dalam agama mempunyai pedoman
untuk dijadikan sebagai kerangka berpikir secara realistis dan sistematis
sebagai ajaran sains dari ajaran agama atau ketuhanan yaitu dengan menjadikan
kitab suci atau wahyu menjadi referensi terbaik dalam mengarahkan akal pikiran
manusia.[3]
Selain itu, dalam
konstitusi di Indonesia juga terdapat hak hidup bagi beberapa golongan
masyarakat, hal ini dikenal dengan kepercayaan. Apakah pemahaman antara agama
dan kepercayaan memiliki makna tersendiri, baik secara prinsipil dan secara
substansi. Di Indonesia, kepercayaan yang ada dalam masyarakat baik yang
bersumber dari agama atau di luar agama serta yang melakukan kegiatan-kegiatan
yang bersifat kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa termasuk dalam bagian dari kegiatan yang bersifat mistik, kejawen,
pedukunan, peramalan, paranormal, dan metafisika. Pada pengertian lain
kepercayaan juga bersifat sebagai paham hasil budaya bangsa yang mengandung
nilai spiritual/kerohanian.[4]
Perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia sangat pesat. Penyebarannya bukan
hanya di Jawa melainkan juga tersebar di beberapa provinsi lain di Indonesia.
Atas keberagaman antara
agama dan kepercayaan inilah yang membuat sebagian besar masyarakat yang
heterogen menjadi daerah yang rawan konflik. Setidaknya pada tahun 2008
terdapat 12 kasus berindikasi kepercayaan di seputar keberadaan rumah ibadah.
Pada beberapa tempat tertentu yang potensial konflik dan tindakan kekerasan
oleh penganut aliran kepercayaan sudah menjadi kewajiban otoritas bagi
pemerintah dan polisi untuk menjamin perlindungan keamanan terutama mencegah terjadinya
kekerasan atas hak-hak warga negara. Pada perkembangannya, aliran kepercayaan
memang tidak sepenuhnya memuaskan karena masih terdapat sisa diskriminasi
secara administrasi sipil.[5]
Sehingga keberadaan kelompok aliran ini merupakan hal yang sangat penting guna
harmonisasi kehidupan masyarakat. Namun saat ini melalui putusan Mahkamah
Konstitusi, mengenai aliran kepercayaan ini telah diakui yaitu dengan pemberian
nama agama local tertentu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna penegakkan Hak
Asasi Manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Tentang
Agama.
Keputusan MK tersebut
tentu menimbulkan banyak pro dan kontra. Sebagian mendukung putusan MK ini
karena mereka menyetujui akan penegakkan hak asasi manusia seperti yang telah
dipaparkan dalam UUD 1945. Sedangkan penolakan mengenai putusan MK datang dari
kelompok agamis yang menyatakan bahwa harus ada kejelasan mengenai kepercayaan
yang seperti apa sehingga perlu adanya batasan. Untuk itulah dari paparan di
atas, dalam artikel ilmiah ini akan mengkaji mengenai putusan MK mengenai
kebebasan beragama sebagai pelaksanaan hak asasi manusia mengenai aliran
kepercayaan.
METODE
Dalam artikel ilmiah
ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.[6]
Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah
penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan
menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen,
catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait
dengan obyek penelitian.Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis paparkan
prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut:
Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan model pendekataan content analysis (kajian isi), penelitian
ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis
atau tercetak dalam media massa. Dalam penelitian kepustakaan (library
research) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber
data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai
sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data yang langsung
yang berkaitan dengan obyek riset, yakni buku-buku mengenai Islam, hak asasi
manusia dan humanism. Selain itu juga data sekunder, yakni beberapa artikel dan
berita yang termuat di internet.
HASIL
Majelis Hakim MK
berpendapat bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk
penganut aliran kepercayaan. Atas dasar itulah pengenalan dan pengakuan dengan
cara pencantuman penghayat kepercayaan di KK dan KTP sangatlah penting. Hal ini
bertujuan agar pemerintah segera membuat aturan maupun meyelerasakan kebijakan.
PEMBAHASAN
Globalisasi bagi
kehidupan dan dampak bagi banyaknya krisis atas pembangunan yang tengah
berjalan. Maka, dalam bentuk pembangunan nasional akan tercapai apabila di
samping pembangunan yang bersifat materiil juga diiringi dengan pembangunan
spiritual. Usaha pembangunan yang tidak seimbang maka dapat menggoyahkan dan
menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu lebih
mengenal identitasnya baik dari segi historis dan realita yang ada.
Apabila dilihat dari
sejarah, Indonesia tak terlepas dari sejarah panjang Indonesia mengenai agama
dan kepercayaan. Sebelum adanya enam agama yang diakui, Indonesia telah
menganut dua kepercayaan besar yakni animisme[7]
dan dinamisme.[8]
Kemudian muncullah pengaruh agama, yaitu diawali dari pengaruh agama
Hindu-Budha, Kristen, Islam, dan Konghucu. Kepercayaan di Indonesia tentu tidak
dihilangkan begitu saja. Namun Indonesia sendiri memilih melewati proses
akulturasi yang mana pencampuran budaya lama dengan budaya baru tanpa
menghilangkan budaya lama. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kepercayaan yang
masih ada sekarang, seperti kejawen, sunda wiwitan dan lain-lain. Melalui
proses panjang inilah setiap masyarakat
wajib menghargai adanya keberagaman ini. Begitupun pemerintah yang telah memberikan
jaminan seperti yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) terhadap masyarakat
mengenai kepercayaan yang telah dianutnya jauh sebelum pengaruh agama dan juga
agama itu sendiri. tentu saja apabila negara telah menjamin kehidupan beragama,
secara otomatis negara juga berkewajiban penuh dalam mewujudkan kerukunan
beragama.
Penghayat mendapat perlindungan yang cukup baik di era Orde
Baru. Mereka diakomodir melakukan pernikahan sesuai kepercayaan yang dianutnya.
Bahkan cukup jelas ketika pada TAP MPR 1973, perlakuan penganut kepercayaan
mendapatkan perlakuan setara dengan kelompok agama. Walaupun dalam UU
kepercayaan tetap tidak setara dengan agama yang diakui negara. Jadi tidak
perlu berafiliasi keagama untuk melakukan pernikahan. Karena pada saat itu kolom
agama belum ada di dalam identitas.[9]
Baru setelah 1978, kelompok agama menuntut tegas bahwa aliran
kepercayaan/kebatinan bukanlah agama. Muncullah Tap MPR 1978 yang menyebut
tegas kelompok kepercayaan/kebatinan bukanlah bagian dari agama tapi bagian
dari kebudayaan Setelah itu kolom agama diatur dalam identitas. Kebijakan ini
adalah kebijakan kembar, yakni ketika penganut kepercayaan bukan dianggap agama
dan semua penganut kepercayaan dipaksa harus berafiliasi ke salah satu dari
lima agama, yang saat itu diakui. Saat itulah aliran kepercayaan tidak lagi
eksis sebagai bagian sendiri. Sehingga muncul aliran kepercayaan Kaharingan di
Kalimantan yang harus dipaksa menjadi Hindu, dan disebut Hindu Kaharingan atau
Islam budaya Jawa dengan Islam Kejawen, Tao ke Budha dan lainnya. Alasan
mengenai afiliasi ini adalah agar mereka mendapatkan pelayanan publik dari
pemerintah. Ini bertahan hingga dipersoalkan setelah era Reformasi.
Setelah reformasi wacana Hak Asasi Manusia (HAM) menguat, di
antaranya kelompok kepercayaan/penghayat ini menuntut haknya. Hal ini
menghasilkan amandemen UUD 1945 tentang HAM dan agama telah mengatur keberadaan
aliran kepercayaan di Indonesia yang menjadi landasan hukum yaitu Pasal 28 (1),
(2), (3) serta pasal 29 pasal (2). Ungkapan tentang kalimat ‘kepercayaannya
itu’ dengan pemahaman yang dualitas, yaitu: pertama, aliran kepercayaan dengan
pengertian sebagai kepercayaan yang realistis masih hidup di luar dari
kepercayaan agama resmi yang diakui di Indonesia; kedua, kepercayaan dengan
pengertian kepercayaan yang dianut agama atau kepercayaan atas keyakinan agama
yang dianut di Indonesia.[10]
Perkembangan penghayat kepercayaan telah mencapai 187 aliran
yang telah tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sayangnya,
pada realita yang ada para penganut penghayat kepercayaan cenderung mendapat
perlakuan yang berbeda. Masyarakat adat penghayat kepercayaan yang diluar agama
resmi yang diakui pemerintah hidup dalam diskriminasi. Seperti dalam
menyelesaikan proses administrasi, banyak masyarakat adat penghayat kepercayaan
yang terpaksa menggunakan agama atau kepercayaan lain yang resmi diakui oleh
pemerintah.[11]
Seperti yang diungkapkan oleh para penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan,
Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak dan Sapto Darmo mengalami diskriminasi dalam
mengakses layanan publik. Pasalnya, kolom agama dalam KK dan KTP mereka
dikosongkan. Hal itu memiliki dampak serius yakni sulitnya mengurus hak-hak
sipil politik, seperti melamar pekerjaan, menikah dan mengakses layanan publik
lainnya.
Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dalam konferensi pers di
Jakarta, menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran HAM mengenai aliran
kepercayaan. Pelanggaran tersebut bukan sekedar tidak bisa beribadah sesuai
kepercayaan mereka, tetapi juga ada hak-hak sipil dan politik lain yang
dilanggar. Salah satu kelompok yang mengalami masalah dalam mendapatkan KTP
karena kolom agama adalah Orang Rimba. Mereka terpaksa masuk Islam demi
mendapatkan kartu identitas. Pernah ada jenazah warga kami selama enam hari di
Rumah Sakit Umum Jambi sampai berbau busuk. Tidak ada yang mengantar jenazah
itu karena tidak punya KTP, alamatnya tidak diketahui.[12]
Setelah melewati beberapa perlakuan yang berbeda, akhirnya
para penghayat kepercayaan meminta haknya kembali. Yakni dengan cara mengajukan
uji materi Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5)
Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Hal ini
bertujuan agar mereka tak sekedar mengosongkan kolom agama, tapi diakui oleh
negara. Sehingga dalam uji materi ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
pada 7 November lalu.
Dalam putusannya, Majelis Hakim MK berpendapat bahwa kata
‘agama’ dalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.
Artinya, bahwa penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan
pemeluk enam agama yang diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait
administrasi kependudukan. MK juga menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan
dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran
kepercayaan yang dianutnya.
Jika dilihat dari sejarah di atas, pengakuan aliran
kepercayaan dengan cara pencantuman nama aliran kepercayaan bukanlah sebagai
jaminan. Karena, deskriminasi yang dialami oleh penganut penghayat kepercayaan
karena kurang adanya pengenalan megenai aliran tersebut. Selain itu, mengenai
deskriminasi ini juga tidak terlepas dari stigma masyarakat sebagai kelompok
tidak beragama atau belum beragama. Juga stigma masyarakat yang mengatakan
bahwa orang yang menganut aliran kepercayaan adalah orang yang primitive
terutama para penghayat kepercayaan yang berada di desa-desa pedalaman. Aliran
kepercayaan juga tidak terlepas dengan adanya anggapan mengenai aliran sesat,
perdukunan sehingga terjadi ketidakharmonisan antara penghayat kepercayaan
dengan agama sehingga aliran kepercayaan ini terasingkan.
Atas dasar itulah pengenalan dan pengakuan dengan cara
pencantuman penghayat kepercayaan di KK dan KTP sangatlah penting. Hal ini
bertujuan agar pemerintah segera membuat aturan maupun meyelerasakan kebijakan.
Penyelarasan aturan diperlukan bagi pengayat kepercayaan, baik dalam bidang
pendidikan, sosial-politik, hukum, dan ekonomi. Pemerintah dapat melibatkan
para pakar yang berkaitan dengan berbagai bidang yang memahami konteks
implementasi dari putusan MK secara komprehensif. Hal ini tentu saja melalui
putusan MK diharapkan menghilangkan diskriminasi dan stigmatisasi yang
mengatasnamakan perbedaan keyakinan atau agama. Seperti yang kita tahu bahwa
komunitas-komunitas lokal sudah dahulu ada sebelum agama-agama datang ke
Indonesia. Mereka memiliki kepercayaan masing-masing yang di dalamnya terdapat kesatuan
kecil yang lebih dulu ada sebelum berdirinya republik Indonesia.
KESIMPULAN
Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 61 ayat 1 dan
Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak termasuk penganut aliran kepercayaan, maka pemerintah harus menyelaraskan
kebijakan baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan lain-lain.
Hal ini bertujuan agar keberadaan penghayat kepercayaan diakui keberadaannya
sehingga menghilangkan stigma masyarakat selama ini. Selain itu melalui putusan
MK ini dapat menghilangkan diskriminasi dan stigmatisasi yang mengatasnamakan
perbedaan keyakinan atau agama.
SARAN
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
penghayat kepercayaan dan juga keberadaannya selama ini. Deskriminasi yang
selama ini berlaku di masyarakat kepada para penghanut kepercayaan tentu sangat
bertentangan dengan UUD 1945 yang mana dijadikan sebagai landasan peraturan
dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya
masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman saling menghargai satu sama
lain.
DAFTAR PUSTAKA
Ghazali, Adeng
Muchtar. Upaya Memahami Keragaman
Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama. Bandung: Alfabeta, 2010
Jirhanuddin, Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami
Agama-Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Tim Wahyumedia, Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahannya.
Jakarta: Wahyumedia, Cet II 2016
Nurdjana, IGM. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka
Setia, 2011
Amirullah, Amri. Aliran
Kepercayaan, PKI, dan Orde Baru http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/11/22/oztqzq282-aliran-kepercayaan-pki-dan-orde-baru-part1
diakses 30 November 2017
Nadlir, Moh. Ada
187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah
Sahroji, Ahmad. Mirisnya Kehidupan Spiritual Para Penghayat
Kepercayaan Sebelum Putusan MK Soal Kolom Agama, https://news.okezone.com/read/2017/11/08/337/1810790/mirisnya-kehidupan-spiritual-para-penghayat-kepercayaan-sebelum-putusan-mk-soal-kolom-agama
Sianipar, Tito. Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM
Terhadap Pemeluk Aliran Kepercayaan, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42064964
[1] Moh. Nadlir, Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang
Terdaftar di Pemerintah dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah diakses pada 30 November 2017
[2] Tim Wahyumedia, Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahannya,
(Jakarta: Wahyumedia, Cet II 2016) h. 33
[3] IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 15
[4] IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di
Indonesia, h. 21
[5] IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di
Indonesia, h. 11
[6]
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia,
2011), h. 31
[7] Kepercayaan terhadap roh yang
mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Lihat di
Jirhanuddin, Perbandingan Agama Pengantar
Studi Memahami Agama-Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 53)
[8] Kepercayaan bahwa segala sesuatu
mempunyai tenaga atau kemampuan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau
kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup (Jirhanuddin, Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami
Agama-Agama, h. 51)
[9] Amri Amirullah, Aliran
Kepercayaan, PKI, dan Orde Baru http://www.republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/11/22/oztqzq282-aliran-kepercayaan-pki-dan-orde-baru-part1 diakses 30 November 2017
[10] IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di
Indonesia, h. 9
[11] Ahmad Sahroji, Mirisnya Kehidupan Spiritual Para Penghayat
Kepercayaan Sebelum Putusan MK Soal Kolom Agama, https://news.okezone.com/read/2017/11/08/337/1810790/mirisnya-kehidupan-spiritual-para-penghayat-kepercayaan-sebelum-putusan-mk-soal-kolom-agama diakses pada 30 November 2017
[12] Tito Sianipar, Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM
Terhadap Pemeluk Aliran Kepercayaan, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42064964 diakses pada 30 November 2017
0 Komentar